Riauaktual.com - Dalam rangka meningkatkan kelangsungan terhadap kinerja terhadap pengelolaannya sebagai perusahan milik Daerah, BUMD dituntut harus berkontribusi terhadap PAD. Hal ini disampaikan Asisten lll yang membidangi Administrasi umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Drs H Jamaludin MSi saat acara FGD peningkatan kinerja BUMD di ruang Sri indra  metting room Kantor Bupati Siak, Kamis (28/11) kemarin.

"Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunan merupakan sebuah proses berkelanjutan. Dan faktor pendukung yang kita miliki banyak tantangan untuk mencapainya, antara lain pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir ini masih di bawah 3 persen. Sedangkan struktur ekonomi kita masih tergantung pada negara dan komoditas sawit. Khususnya di Provinsi Riau ini yang  mendapatkan tekanan harga yang tidak stabil, dan harga TBS sempat menurun," terang Jamaludin.

Dia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk berbagai pembangunan dan juga kebutuhan ekonomi masyarakat juga semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan turunnya harga minyak dari 115  dolar beberapa waktu mencapainya yang anjlok hingga 29 dolar perbarel. Tentunya dengan kondis seperti ini sudah  barang tentu sangat mempengaruhi terhadap pembangunan, imbasnya juga turut dirasakan oleh Kabupaten Siak.                       

"Kondisi ini membuat pendapatan masyarakat juga terkena imbas. Faktor ini yang mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi di negara kita rendah. Semoga kondisi ini bisa membaik secepatnya," harap Jamaluddin.

Dikatakan, pemerintah terus berupaya menciptakan multi effect yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ini bisa dicapai, maka dampak positifnya akan memberikan kemudahan dalam pengembangan Daerah.

Jamaluddin juga menegaskan, DPRD Siak yang merupakan mitra kerja Pemerintah daerah untuk selalu mempertanyakan terhadap BUMD yang dimiliki oleh Daerah yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD. 

"Oleh sebab itu diminta kepada kepemimpinan BUMD agar mampu membentuk  kepercayaan diri yang lebih kuat dan solid serta ada kebersamaan dan tidak merasa dirinya hebat sendirinya dalam memimpin perusahaan Daerah tersebut. Selain itu pimpinan  BUMD juga dituntut untuk lebih memikirkan terhadap kemajuan perusahaan  serta memotivasi karyawannya dalam  meningkatkan kinerja serta kapasitas dan kualitas perusahaan tersebut," ucapnya.                                          

Intinya, badan usaha milik daerah punya potensial terbesar dalam melangkah menuju ke arah yang lebih maju terhadap pengelolaan perusahaan yang dilandasi dengan prinsip rasa penuh tanggungjawab terhadap tugas yang  diemban.

"Dengan demikian tentunya bisa menjabarkan bagaimana pengelolaan suatu perusahaan secara terbuka dan bebas dari tekanan politik. Karena badan usaha milik daerah potensial terbesar terhadap PAD jika ianya dikelola dengan benar dan terbuka tadi," tukas Jamaludin.

Sementara itu Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Azmarman Yohanto MSi mengatakan bahwa kegiatan FGD merupakan upaya dari Pemerintah Daerah supaya BUMD yang ada dapat meningakat kinerja terhadap pengelolaan. Sehingga kedepannya diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap penyebaran malang PAD bagi Daerah.

Hadir sebagai narasumber pada forum diskusi tersebut, Lilik Sumarwanto dari BPKP, Dekan Fakultas Hukum UIR Dr Admiral dan Dekan Fakultas ekonomi UR Dr Sri Indarti SE MSi merupakan. (jas)